KPK Mulai Menggoyang Kasus e-KTP, Siapakah Yang...

Dibaca: 2861 kali  Sabtu,11 Maret 2017 | 05:51:58 WIB
KPK Mulai Menggoyang Kasus e-KTP, Siapakah Yang...
Ket Foto : Gedung KPK

 

linkarnews.com - Persidangan perdana kasus e-KTP yang berlangsung di PN Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017 menjadi momen paling ditunggu. Publik penasaran atas janji Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan akan ada nama-nama besar bakal disebutkan dalam dakwaan.
 
Agus menegaskan, publik akan terkejut lantaran nama-nama besar yang diduga menerima aliran dana e-KTP itu jumlahnya bejibun. Hingga ia pun khawatir kondisi perpolitikan nasional akan sedikit terguncang.
 
"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017 sore.
 
Dalam persidangan, Irman dan Sugiharto duduk di kursi pesakitan terkait kasus e-KTP yang menurut BPKP, merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kedua terdakwa itu merupakan bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
 
Saat membacakan dakwaan, Jaksa KPK mengungkapkan ada 37 nama besar yang turut menikmati uang negara dari kasus ini. Mereka yang disebut berasal dari berbagai kalangan seperti anggota DPR, pejabat di Kemendagri, pengusaha pemenang proyek, dan partai politik.
 
Usai nama-nama itu terkuak, orang tersebut ramai-ramai membuat pernyataan. Satu per satu dari mereka menyanggah terlibat dalam kasus proyek yang menelan anggaran Rp 5,7 triliun.
 
Namun bagi KPK, sikap yang ditunjukkan mereka merupakan hal yang lumrah. Selama 13 tahun lembaga antirasuah ini berdiri, bantahan dari pihak yang disebut dalam dakwaan sudah sering terjadi.
 
"KPK enggak tertentu dari bantahan tersebut. Karena dalam bangun konstruksi dakwaan berdasarkan informasi dan bukti awal yang dimiliki oleh KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).
 
 
Untuk itu, tak ada alasan pihaknya untuk mundur langkah. Sebagai penegak hukum, KPK akan tetap menjalankan kewenangannya memberantas korupsi. 
 
"Kita lakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu sudah kami lakukan kalau ada fakta hukum, tentu akan kami dalami lebih lanjut," tegas Febri.
 
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Semua nama yang disebut seseorang itu nantinya akan diproses. 
 
"Kalau disebut lalu dibenarkan oleh sumber yang lain baru diproses. Makanya akan banyak orang-orang yang akan dimintai keterangan dalam kasus e-KTP ini," imbuh Saut.
Akses LingkarNews Via Mobile m.linkarnews.com
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukum"