Kasus E-KTP Kian Panas...

Dibaca: 2919 kali  Sabtu,11 Maret 2017 | 05:53:38 WIB
Kasus E-KTP Kian Panas...
Ket Foto : Gedung KPK

 

linkarnews.com - Usai gebrakan dengan mengungkap 37 nama-nama besar dalam kasus e-KTP, KPK akan kembali membuat orang tersengat. Mereka yang diduga menikmati aliran dana haram itu disebutkan akan semakin bertambah jumlahnya secara drastis.
 
"Untuk selanjutnya, kami ungkap pihak yang turut terlibat secara rinci yang totalnya mencapai 70 orang. 37 nama itu memang di dakwaan belum disampaikan, itu bagian dari 70-an nama (yang terlibat)," kata Febri di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis 9 Maret 2017.
 
Dari 70 nama yang terlibat, ungkap Febri, di antaranya terdiri dari 5 korporasi, unsur pimpinan banggar, anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan Fraksi, dua Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi), dan panitia pengadaan.
 
 
"Mereka menerima sejumlah uang menurut porsi posisinya masing-masing. Nanti di sidang, satu per satu akan dibuka pihak-pihak yang menerima uang," kata Febri.
 
Dia menambahkan, dua terdakwa, Irman dan Sugiharto adalah simpul utama dalam kasus ini. Keduanya dinilai memiliki peran sangat signifikan dalam memuluskan aksi tersebut.
 
"Relasi dari kedua terdakwa ini yang paling signifikan adalah relasinya dengan para pimpinan fraksi, pimpinan banggar, maupun pimpinan lain di Komisi II. Diduga yang berperan adalah pihak dan simpul utama di sana," ujar Febri .
 
Dia menegaskan KPK akan terus mengembangkan kasus ini. Tak hanya berhenti kepada dua terdakwa saja.
 
"Persoalan siapa yang menangani, itu menjadi persoalan kedua terkait strategi pengungkapan. Dalam kasus korupsi itu kan pelakunya banyak, dari aktor utama hingga pelaksana, mulai dari yang menerima 20 juta hingga lebih dari jutaan dollar," Febri melanjutkan.
 
Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj angkat bicara terkait cawe-cawe uang rakyat dalam kasus e-KTP. Menurut dia, kasus yang melibatkan puluhan nama besar itu sangat memalukan. Pasalnya anggaran e-KTP yang seharusnya untuk membangun manajemen justru dijarah.
 
"Nilainya triliunan ini bukan korupsi lagi, tetapi garong, maling," ujar Said Aqil di Yogyakarta, Jumat 10 Maret 2017.
 
Menurut dia, kejadian ini menjadi indikasi ketidakberhasilan parpol memberikan pendidikan politik yang benar. Ia mendukung langkah KPK untuk mengungkap kasus yang diduga melibatkan anggota dewan ini.
 
Said Aqil tidak menampik jika kasus ini dibuka, akan menimbulkan gejolak di pemerintahan. "Kalau pemerintahan mau bersih, ya harus dibereskan semuanya," ucap Said Aqil.
 
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui kasus e-KTP ini akan berimbas pada kegaduhan. Namun ia berharap kegaduhan ini tidak mengganggu kinerja pemerintah ataupun masyarakat.
 
"(Kasus e-KTP) Oh iya gaduh. (Tapi) Gaduh atau tidak gaduh itu tergantung dari masyarakat. Jadi kalaupun ada kegaduhan, jangan sampai mengganggu terkait mekanisme kerja yang sudah terjalin antara pemerintah dan DPR. Intinya jangan sampai berlebihan," kata Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.
 
Selain itu, dia mengimbau masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan.
 
"Biarkan ini berjalan berdasarkan prosedur yang berlaku dan secara profesional. Apalagi ini sudah ditangani oleh lembaga negara yang telah dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikannya," ujar dia.
 
 
[ ]

 

Akses LingkarNews Via Mobile m.linkarnews.com
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukum"